contoh perbuatan melawan hukum pidana. Pengertian & Sifat Percobaan. contoh perbuatan melawan hukum pidana

 
 Pengertian & Sifat Percobaancontoh perbuatan melawan hukum pidana  Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis

Melanggar kaidah tata susila; 4. Hukum Universitas Padjadjaran. [42]. 2), surat kuasa harus diberikan oleh pihak yang berkepentingan langsung. Gugatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dapat diubah menjadi wanprestasi atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan dua macam kerugian, sehingga Pasal 1246 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Bahwa Pemeriksaan terhadap Tedakwa Monika Zonggonau. 6 kedua konsep melawan Hukum tersebut. mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana, hukum keperdataan dan studi sosio-legal. sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:22 a) Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanPerbuatan yang memenuhi rumusan delik ( tatbestandsmazig ), tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, misalnya: Regu penembak, yang menembak mati seorang terhukum yang telah dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur delik tersebut Pasal 338 Kitab Undang. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. 4 1 Arba. DEPARI 178400201 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA TA. H. Elemen subjektif, suatu perbuatan yang dapat dipidana karena akibat yang. F. Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Pradnya Paramita, 2004). Melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan van Hamel dalam buku Eddy O. Adapun isi Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa adalah sebagai berikut: -Ayat 1: Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,. Melawan hukum dalam arti luas berarti bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tapi juga asas-asas umum hukum yang. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan. Abstrak:. Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuat-an ‘melukai’ (injury) daripada pelanggaran terhadap. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Dalam artikel ini yang diperdalam adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum berupa pembunuhan. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi norm adressat yang mampu;Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. S. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan. Defenisi Perbuatan Pidana. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP),. Upaya Hukum PidanaSebelum membahas contoh surat somasi, mari simak pengertian dari somasi terlebih dahulu. ”. Dalam kasus ini terdapat sedikit perbedaan dengan pertanyaan Anda, bahwa terdakwa bersama-sama melakukan permufakatan jahat melakukan perdagangan orang untuk dieksploitasi di luar Indonesia, sehingga dipidana selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 120 juta subsidair pidana kurungan. hukum perdata, namun tidak menutup kemungkinan pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat dikategorikan / masuk dalam ranah hukum pidana dan hukum. Dalam hukum pidana, delik atau tindak pidana terbagi dalam beberapa jenis, berikut jenis-jenis dan contoh kasusnya. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:6 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak bolehSebagai contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu: Peringatan tertulis;Tetapi dalam tindak pidana di luar KUHP, rumusan intimidasi itu juga dikenal. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban. Hal yang hampir. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam perkara pidana nomor 9/pid. Antasari Azhar, seorang mantan ketua KPK divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain pada 14. go. Ketentuan Pasal 1367 KUHPer menjadi dasar berlakunya tanggung gugat pengganti. 20 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum. N/a. Direktori. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan dimana seseorang dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atas perbuatannya. Seperti salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT. Salah satu contoh kasus menarik adalah perkara perdata nomor 139/PDT/G/2011 /PN. Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana diantaranya yaitu: Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). 20 Tahun 2001, melalui Putusan No. 02/Pdt/2013/PN Donggala tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara JOHNY WONGSO sebagai PENGGUGAT dan PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA sebagai TERGUGAT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk. Korupsi atau suap adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan perekonomian dan keuangan Negara. Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan. Abdi Jaya Utama Motor atas tindakannya melakukan take over (tagihan sendiri) kepada konsumen dari CV. 4. Bambang Suprapto, SpB. Namun, sebenarnya PMH juga dikenal di ranah hukum yang lain seperti hukum pidana. Perbuatan pejabat publik yang perbuatannya dalam kategori beleid berdasarkan kewenangan diskresioner dilindungi oleh hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun jika unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan pada tindak pidana korupsi, dapat dijelaskan melalui contoh ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. 1 Perbuatan Melawan Hukum UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) = Hukum acara dalam persidangan yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Misalnya, antara tersangka, terdakwa dan terpidana, atau antara delik aduan dan delik laporan, masih banyak yang belum bisa membedakan. 2005. DEFINISI HUKUM PIDANA☼ IUS PONEALE☼ Menurut MEZGER hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut : “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. dan pencabutan hak. Bibliografi. MAKNA “SIFAT MELAWAN HUKUM” DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011) LAPORAN PENELITIAN Disusun Oleh: Adapun, dasar hukum onrechtmatige daad dan onrechtmatige overheidsdaad adalah Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Contoh Surat Kuasa Khusus 1. Jadi kata kunci untuk menentukan suaru perbuatan sebagai hukum pidana atau tidak adalah manakala sanksi yang dapat dijatuhkan adalah berupa sanksi pidana. Contoh kasus perbuatan curang yaitu kasus Bripka LA yang melakukan perjokian tes masuk bintara polisi pada tanggal 17 Juni 2021 (Kompas, 2021). Apabila ia sama sekali tidak sadar akan itu, meskipun pada kenyataannya ia melakukan perbuatan yang dilarang, yang melawan hukum, ia tidak dapat dipidana. Literatur hukum pidana materil mendefinisikan kriminalisasi sebagai, kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan terlarang (tidak melawan hukum) menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana (melawan hukum) dengan ancaman sanksi pidana tertentu (Salman Luthan: 1999). Untuk delik materil permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Unsur-unsur subjektif, yaitu: Dengan sengaja (opzettelijk) Dan melawan hukum (wederrechtelijk) b. Alasan pembenar adalah pembelaan terpaksa atau noodweer, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada. Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽ dalam Titel IV, Chapter II dengan judul Delicts an Quasi Delict (Torts) artikel 1382 hingga 1386. Tanpa sanksi berupa pidana maka suatu perbuatan pelanggaran hukum hanyalah pelanggaran hukum tata negara, hukum administrasi negara atau hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), proses pembuktian dalam perbuatan melawan hukum memiliki prinsip bahwa setiap orang yang membuat surat gugatan perdata atau yang mendalilkan, harus memiliki pembuktian. Penyerobotan adalah perbuatan mengambil harta dan/atau hak dengan sewenang-wenang tanpa memiliki alasan kuat, dan tidak menghiraukan hukum dan aturan. Adapun 19 Ibid. Contoh ini juga dilengkapi dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ↗. Baca Juga: Contoh Kasus Hukum Pidana dan Perdata beserta Penyelesaiannya. 20 Tahun 2001. Pasal 490 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi, “ Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima. Merugikan masyarakat 3. I. Cipta,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun _. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga yang memprotes kehadiran pabrik atau perusahaan pencemaran lingkungan justru mendapat hukuman pidana karena melakukan protes. Pembuktian unsur ‘melawan hukum’ tidak hanya mengacu norma yang sudah tertulis dalam undang-undang. Prinsip yang berbunyi “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab” tidak kami temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). PREMEMORI hadirin dipersilahkan duduk kembali. C. 2. Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. E. Contoh Surat Kuasa Khusus 3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang berukuran 30 m x 20 m, tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum. (KUHP) di dalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana. Adapun definisi kealpaan dalam arti sempit yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan atau dapat dikatakan perbuatan yang kurang berhati -. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu. Terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, yaitu pelaku melanggar kewajiban hukum yang berlaku. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ANDI TATANG SUPRIYADI & REKAN, beralamat di Jl. Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode. 1. Kesalahan adalah perbuatan yang melawan hukum. gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Raya Bogor KM. penggelapan dan pertimbangan hakim atas perbuatan melawan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT BJM. Wanprestasi dalam Sengketa Jual Beli Tanah PIJB)E. unsur yang harus. Bagaimanakah tanggung jawab penguasa terhadap korban atau masyarakat yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum 3. 4. Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimanadiungkap oleh Dr. Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. 2 Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat. Asas hukum pidana dalam konteks mediasi penal dikaji dari perspektif pembaharuan hukum Discussion • Kemampuan. Konsekuensi Yuridis dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum . TUGAS MATA KULIAH HUKUM PERDATA II “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DI SUSUN O L E H INDAH RATNA SARI 178400248 ENZELI PRAGITA 178400186 NOVITA S. Sebelum masuk pada Eksepsi terhadap syarat materiil, perlu kami tanggapi Proses hukum ditingkat penyidikan awal terhadap Terdakwa Monika Zonggonau yang tidak sesuai prosedur-prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut : 1. 213), perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut: “ Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. hukum pidana, terhadap perbuatan melawan hukum formil dan materiil dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 12 Sudharmawatiningsih : Sifat Melawan Hukum Materiil. Perdata Agama 1006. Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu hukum pidana dan apa saja. 07MB) (1)PERBUATAN MELAWAN HUKUM MATERIL BERFUNGSI POSITIF DAN BERFUNGSI NEGATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum. Novum PK dalam Sengketa Tanah (Redistribusi)C. Alasan pembenaran di. Umumnya, publik cenderung mengasosiasikan kata “PMH” dengan “gugatan PMH”. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif). tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah hanya manusia ( natuurlijke personen ), sedangkan badan hukum (. ,. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Namun, dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh. A. Salah satunya yaitu korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga lain yang membuat keputusan. (Foto: Unsplash – Cytonn Photography) SURAT KUASA KHUSUS. Tapi, ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat disimpulkan memiliki arti serupa dengan yang Saudara maksudkan. Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada. Sifat melawan hukum khusus, pencatuman dari sifat melawan hukum dalam rumusan delik sebagai contoh Pasal 362 KUHP, yang bisa kita lihat terdapat frasa “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. C. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lalu perbuatan 1. Semua Direktori. Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda ∽ Rai Mantili ∽ dalam Titel IV, Chapter II dengan judul Delicts an Quasi Delict (Torts) artikel 1382 hingga 1386. [42]. Perihal : PERINGATAN (SOMASI) Kepada Yth. Register : 27-12-2017 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 20-09-2019 Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 190/Pdt. Salah satu contoh pasal. Sedangkan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. dianggap tercela oleh masyarakat. 1. BJM, dimana terdapat pihak yang mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan ‘kenakalan’ misalnya, mencoret-coret tembok di jalan umum. Kartanegara, Satochid,. Apa arti perbuatan melawan hukummenurut arti sempit dan arti luas serta dari manaarti tersebut diambil, berikan contoh ! D. Lalai dalam pidana dan perdata sama-sama membawa konsekuensi hukum. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat PMH identik dengan ranah hukum perdata. Pertanggungjawaban pemidanaan tidak hanya dilekatkan kepada pelaku korupsi, melainkan unsur keperdataan pun menjadi tanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap. 3. Pengertian hukum pidana ialah hukum yang mengatur mengenai larangan dan hukuman atau sanksi atas perbuatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. 3 Penyerobotan dalam hukum perdata merupakan jenis perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Hiariej (2014:194) yang menyatakan “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini. Adanya subjek. TBT, majelis makim menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8. Meski ‘melawan hukum’ menjadi unsur dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan bestandeel delict (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. 000. Direktori .